Transparansi Statistik Ekonomi

Analisis terhadap sektor riil perekonomian Indonesia selama ini mengandalkan data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menjadi sumber data sekunder bagi penelitian ilmiah, perencanaan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Reliabilitas data BPS merupakan syarat bagi kesahihan seluruh premis dan kesimpulan dari analisis ekonomi yang menggunakannya.

Karena peranan data BPS yang sangat besar, tiap tuduhan atas ketidaksahihan data BPS merupakan tuduhan yang sangat serius. Jika tuduhan tersebut benar, maka tiap kesimpulan analisis ekonomi yang menggunakan data BPS akan kehilangan pijakan. Besarnya kerugian yang menjadi konsekuensi diterimanya tuduhan membuat kita lebih suka untuk tidak mempercayai tuduhan tersebut.

Keraguan terhadap data BPS
Diskusi mengenai metode pengumpulan data BPS sempat memanas ketika TIB meragukan data yang dipaparkan dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2006.

Perbedaan antara situasi masyarakat yang ditemui TIB dengan apa yang dinyatakan BPS mendorong pada dugaan pada dua kemungkinan: temuan BPS tidak dapat dipercaya, atau BPS telah memanipulasi pengukurannya agar menghasilkan angka yang diinginkan Pemerintah.
Dua pernyataan yang saling bertentangan ini perlu diteliti. BPS secara resmi mengeluarkan pernyataan dan menerangkan metodologi yang mereka pakai. Metodologi penyampelan BPS biasanya sudah direncanakan dengan cermat.

Sebagaimana pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, BPS harus dapat membuktikan bahwa dirinya bersih dari apa yang dituduhkan oleh TIB. Dengan kata lain, BPS harus senantiasa mampu membuktikan bahwa data dan pernyataan yang mereka kemukakan ke publik telah benar.

Untuk memperkuat kepercayaan terhadap data yang mereka terbitkan, BPS perlu mendapat konfirmasi dari banyak pihak akan kesahihan data mereka. Konfirmasi memerlukan kemampuan orang lain untuk menelusuri dan mereplikasi proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan BPS. Apabila hasil replikasi oleh pihak ketiga mengkonfirmasi statistik yang diterbitkan BPS, mereka akan terbebas dari segala tuduhan penyelewengan. Replikasi dapat dilakukan pada skala yang lebih kecil, seperti quick count pada saat Pemilu.

Pencantuman definisi dan metodologi pada terbitan BPS belum cukup membuka kemungkinan semua pihak untuk melakukan pengecekan dan replikasi tersebut. Kedua hal tersebut memerlukan kemudahan akses pada data-data survey dari mana data agregat disarikan.

Selama ini BPS hanya mempublikasikan data-data agregat dengan buku-buku statistik tercetak maupun dimuat di atas situs internet mereka. Masyarakat bebas mengakses data agregat ini dengan membeli buku statistik terbitan BPS atau menyalin dari situs BPS.
Akan tetapi data agregat tidak transparan. Tidak ada peneliti yang dapat mengecek kebenaran data agregat tersebut. Survey terpisah untuk menghasilkan statistik pembanding bagi statistik BPS akan membutuhkan biaya sangat besar. Pengulangan survey untuk keperluan konfirmasi kebenaran data BPS merupakan pemborosan.

Cara alternatif untuk mengecek kebenaran statistik BPS adalah dengan menelusuri proses pengolahan data dari sumbernya, yakni data mentah dari kuesioner hasil survey. Sayangnya, BPS tidak memberikan kemudahan akses kepada data hasil survey dari mana data-data agregat tersebut diperoleh. Untuk memperoleh data survey tersebut, kita harus membayar sangat mahal. BPS seakan-akan mengkomersialkan data survey tersebut untuk memperoleh pemasukan.

Pengenaan harga tinggi terhadap data survey tersebut tidak memiliki alasan yang masuk akal. Penerimaan dari penjualan data survey tidak sebanding dengan biaya survey dan tidak secara signifikan berkontribusi pada penerimaan negara. Justru, akses dan jual-beli tidak resmi atas data survey muncul karena harga tinggi tersebut tidak sebanding dengan kemampuan data untuk diproteksi.

BPS sebaiknya mencontoh RAND institute yang menyediakan data Survey Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) secara cuma-cuma. Dengan digratiskan, banyak peneliti yang dapat mengecek dan mereproduksi statistik yang dikeluarkan BPS sehingga dapat mendukung kebenarannya.

Manfaat Penggratisan Data Survey
Penyediaan data survey secara gratis tidak hanya meningkatkan kredibilitas BPS, melainkan juga akan memajukan kualitas penelitian dan analisis ekonomi. Penggunaan data survey mengatasi banyak persoalan yang biasa ditemui dalam analisis terhadap data agregat. Peneliti akan memperoleh informasi dan pilihan variabel yang lebih banyak.
Hasil penelitian ekonomi yang meningkat kualitasnya akan memberikan masukan-masukan yang penting bagi evaluasi dan perumusan kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Kemungkinan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang keliru akan mengecil. Pemborosan anggaran negara dan kerugian masyarakat akibat kebijakan yang keliru dapat semakin dihindari. Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena peningkatan kualitas penelitian ekonomi ini.

Potensi manfaat peningkatan kemudahan akses pada data survey BPS jelas jauh lebih besar daripada penerimaan hasil penjualan data yang akan hilang. Dampak neto dari perubahan aturan ini adalah kesejahteraan masyarakat akan lebih baik daripada sebelumnya