Isu Ekonomi Terpanas untuk Pemilu 2009

Saya baru saja mencari lewat google daftar partai politik pemilu 2009. Saya ingin tahu program-program ekonomi partai tersebut. Apakah mereka telah memiliki tawaran kebijakan yang lebih baik daripada rezim sekarang? Jika tidak, lebih baik SBY dan tim ekonominya sekarang dipilih lagi.

Melihat pengalaman pemilu lalu, saya pesimis pemilu 2009 yang sudah menjelang akan diwarnai kompetisi ide kebijakan ekonomi. Para politisi tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak mempedulikan apakah parpol menawarkan perubahan kebijakan yang menguntungkan mereka dan juga realistis. Rakyat lebih peduli figur yang diusung parpol.

Anyway, saya masih memiliki harapan akan adanya pendewasaan cara berpolitik. Untuk itu, saya menawarkan pada semua partai untuk saling berkompetisi memberikan solusi pada isu-isu ekonomi terpanas berikut.

1. Stabilisasi harga pangan
Saya lebih memilih stabilisasi harga pangan daripada kemandirian pangan, walau keduanya berkorelasi pada waktu-waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan paling memukul rakyat berpendapatan rendah. Kenaikan harga pangan selalu menciptakan jutaan orang miskin baru,

2. Kebijakan harga BBM
Buah simalakama antara kenaikan harga BBM dan melambungnya pengeluaran negara untuk subsidi BBM senantiasa muncul tiap terjadi kenaikan harga minyak internasional. Selama ini, pemerintah terkesan tidak konsisten dalam mengambil pilihan, tidak pula memiliki strategi untuk menghindari buah simalakama tersebut. Saya harap ada tawaran solusi yang prospektif pada isu ini dari partai-partai.

3. Energi alternatif
Statistik lifting minyak mentah Indonesia menunjukkan penurunan. Walaupun nantinya ada penemuan dan eksploitasi cadangan minyak baru, belum tentu mampu memenuhi kenaikan permintaan domestik. Kebutuhan energi alternatif juga didorong oleh isu pemanasan global. Sebagian ahli masih menyangsikan dampak neto biofuel pada pengurangan emisi karbon.

4. Krisis listrik
Defisit listrik telah menjadi kenyataan, dan akan semakin parah. Pemakaian listrik terus tumbuh, sementara pembangunan tiap pembangkit listrik baru membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.

5. Infrastruktur
Kondisi infrastruktur kita sekarang lebih jelek daripada masa orde baru. Sejak krisis , pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Pemerintah juga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan hambatan "non-teknis" yang dulu kerap diatasi dengan tangan besi oleh orde baru. Pengusaha konstruksi juga ketakutan akan diduga melakukan korupsi karena peraturan dan pengawasan sekarang begitu ketat.

6. Asuransi kesehatan untuk orang miskin (Askeskin)
Askeskin juga mengalami krisis yang parah. Rumah sakit telah hilang kepercayaan pada Askeskin karena tunggakan tagihan tidak kunjung dibayar PT Askes atau pemerintah. Akibatnya, banyak rumah sakit menolak klaim Askeskin. Warga miskin terancam tidak mampu memperoleh layanan kesehatan.

7. Serbuan produk China
Overproduksi China sering dilempar ke Indonesia sehingga menghancurkan produk UKM Indonesia. Penurunan ekspor China ke AS yang sedang mengalami resesi memunculkan ancaman pengalihan ekspor China ke Indonesia. Apakah pembukaan pasar kita pada China memberikan manfaat neto positif? Perlukah kita menerapkan kuota impor pada China? Sekedar tarif sepertinya tidak efektif karena selisih harga produk China dengan domestik terlalu jauh.

8. Penyediaan lapangan kerja
Jutaan pengangguran merupakan efek gabungan dari permasalahan ekonomi. Penantian buah dari investasi asing tidak kunjung berakhir. Perlukah pemerintah memberikan solusi instan seperti proyek padat karya?

Saya kira isu-isu di atas sangat penting untuk diangkat oleh partai politik yang bersaing di pemilu 2009 mendatang. Tentunya bukan sekedar kritik pada kelemahan rezim sekarang di isu tersebut, namun tawaran solusi dari parpol yang kita butuhkan.

Saya sendiri berharap bisa menawarkan gagasan saya pada isu-isu di atas melalui blog ini. Kontribusi pembaca juga saya tunggu.

Mengapa Ekonomi Baru?

Realitas kinerja yang lambat menandakan perlunya perubahan kebijakan. Tidak ada alasan bahwa kebijakan lama masih menantikan buahnya. Sepuluh tahun adalah masa yang cukup panjang untuk menantikan buah suatu kebijakan. Jika buah itu tidak dapat kita nikmati sampai sekarang, maka kita harus mempertanyakan bibit apa yang selama ini ditanam.

Warisan Kebangkrutan
Paradigma kebijakan ekonomi indonesia pasca reformasi tidak jauh berbeda dari zaman orde baru. Namun prestasi yang dicerminkan oleh indikator-indikator ekonomi pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan kalah jauh dibandingkan orde baru. Kesenjangan prestasi disebabkan pemerintah sekarang tidak lagi menikmati kesempatan yang ada pada orde baru.
Sebaliknya, pemerintah sekarang mendapatkan getah dari kebijakan ekonomi orde baru. Eksploitasi sumber daya alam pada masa orde baru berlangsung habis-habisan dan hanya menyisakan pekerjaan rumah untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Pembangunan masa orde baru yang dibiayai hutang luar negeri kini menyisakan beban cicilan dan bunga hutang yang menghabiskan 40 persen anggaran negara.
Dengan sumber daya yang sangat terbatas, pemerintah kini sulit bergerak. Pemerintah tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak pula pemerintah dapat menyediakan asuransi sosial bagi warganya.
Resep tim ekonomi sekarang berkutat pada pengendalian inflasi, upaya menarik investasi asing langsung maupun portofolio, privatisasi, liberalisasi penanaman modal, pengendalian kurs secara mengambang, dan pengalihan utang asing menjadi utang domestik. Setiap kebijakan tersebut tentunya telah didukung dengan pertimbangan yang matang.
Namun pertimbangan matang tidak menjamin efektivitas setelah diterapkan. Dan itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Perekonomian kita pulih secara lambat dibandingkan negara tetangga, apalagi jika dibandingkan dengan Rusia, China, dan Argentina.

Indonesia perlu resep baru
Realitas kinerja yang lambat menandakan perlunya perubahan kebijakan. Tidak ada alasan bahwa kebijakan lama masih menantikan buahnya. Sepuluh tahun adalah masa yang cukup panjang untuk menantikan buah suatu kebijakan. Jika buah itu tidak dapat kita nikmati sampai sekarang, maka kita harus mempertanyakan bibit apa yang selama ini ditanam.
Hingga kini, belum ada yang mengajukan usulan perubahan kebijakan secara praktis. Kritik seringkali bersifat reaktif terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Belum ada ekonom yang membaca garis kebijakan rezim ekonomi sekarang dan memberikan konsep alternatif yang dapat dioperasionalkan.
Indonesian Forum telah menginisiasi Visi Indonesia 2030 agar rakyat memiliki optimisme dan menyatukan langkah untuk mencapai visi ini. Visi itu menjadi pesaing dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditetapkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan.
Gagasan berupa visi dan strategi masih membutuhkan penerjemahan ke dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang kontinu terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku, maka tidak dapat kita mengetahui sejauh mana perjalanan kita dalam mencapai visi tersebut.
Rezim ekonomi sendiri belum tentu sepakat 100 persen dengan visi tersebut. Rezim cenderung memanfaatkan gagasan yang mirip dengan desain mereka sebagai stempel pengesahan atas kebijakan mereka. Sementara pada gagasan yang bertentangan, rezim ekonomi sekedar menganggapnya sebagai wacana.
Gagasan lain seperti ekonomi pasar sosial yang diusung “kaum muda” juga masih berupa sketsa kasar. Akibatnya, banyak pihak yang meragukan keseriusan dari gagasan ini.
Semakin utuh suatu gagasan, semakin mudah ia meyakinkan orang lain. Orang lebih memilih gagasan yang dapat dipraktikkan, walaupun secara teoritis banyak mengandung kelemahan.
Pengertian dapat dipraktikkan adalah gagasan tersebut dapat direalisasikan dengan sumber daya yang tersedia dan gagasan tersebut menawarkan manfaat bagi pihak yang berkuasa sehingga mereka mendukung kebijakan tersebut. Dalam demokrasi mayoritas, suara pemilih juga merupakan kekuasaan, sehingga gagasan dapat pula dipraktikkan jika mampu menggalang dukungan dari mayoritas pemilih.

Ekonomi Baru Indonesia
Dalam rangka mengembangkan gagasan alternatif ekonomi (yang dapat dipraktikkan), Yayasan Alifa melahirkan gerakan Ekonomi Baru Indonesia. Ekonomi Baru Indonesia (EBI) adalah sebuah gerakan terbuka yang bertujuan menghasilkan ide-ide alternatif kebijakan ekonomi. EBI tidak menawarkan satu paket kebijakan yang diklaim sebagai terbaik. EBI membuka diri kepada berbagai ide alternatif. EBI membiarkan ide-ide itu bersaing dalam meyakinkan warga Indonesia bahwa idenya adalah yang terbaik.
EBI hanya mensyaratkan agar ide-ide itu merupakan kebijakan yang siap diterapkan. EBI tidak menerima ide yang masih berupa visi, apalagi sekedar jargon. EBI mendorong para penggagas untuk membumikan ide-idenya. Harapannya, masyarakat dan penguasa akan mempercayai bahwa ide tersebut bukan sekedar impian yang pencetusnya sendiri tidak mampu menerapkannya jika diberi wewenang.
Draf usulan kebijakan yang sudah setengah matang akan dipublikasikan melalui internet sebagai working paper dan dijadikan bahan diskusi. Komentar-komentar yang menanggapi usulan tersebut akan menjadi masukan untuk mematangkan gagasan yang ada, memperbaiki kekeliruan, dan melengkapi kesenjangan argumen.
Draf tersebut akan terus diperbaiki dan dipublikasikan kembali hingga dirasakan telah mencapai bentuk finalnya. Usulan-usulan final akan ditawarkan ke publik, pelaku politik, dan pembuat kebijakan. Usulan-usulan tersebut saling berkompetisi untuk mendapat dukungan dari publik dan pembuat kebijakan. Pada akhirnya, sistem politik dan preferensi pelaku politik akan menentukan usulan mana yang dapat mewujud sebagai kebijakan di pusat atau daerah.